Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah RI akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Antara lain dengan penguatan dari dalam terkait adanya gangguan di laut Natuna, yaitu memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD di atas Kapal NKRI saat berada di Natuna, Provinsi Kepri, Selasa (23/11).
“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur…mundur…,” ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.
Selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
“Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan,” ujar Mahfud.
Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.
“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” jelas Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut ditanggapi oleh mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia membagikan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri KKP.
Bapak pulang mereka kembali... Bapak bisa cek data2 satelit 🙏🙏🙏😭😭😭😭
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) November 25, 2021
Menurut Susi Pudjiastuti, kapal asing biasanya akan balik lagi ke perairan Indonesia setelah pejabat pemerintahan RI termasuk Presiden Jokowi pulang dari Natuna.
"Bapak pulang mereka kembali... Bapak bisa cek data2 satelit," kata Susi lewat Twitter, Kamis (25/11/2021).
