Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Indonesia hingga kini belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah Haji 1443 Hijriah/2022.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, terbukanya kesempatan bagi calon jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci, tergantung keberhasilan Indonesia melaksanaan umrah.
"Kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 H nanti itu ya tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah umrah ini dengan baik," kata Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/11/2021).
Diketahui pemerintah Arab Saudi mengizinkan Indonesia mengirimkan jamaah umarah mulai 1 Desember 2021. Yaqut bilang, pelaksanaan umrah ini akan dijadikan uji coba sebelum pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji.
"Bahwa umrah yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Jadi kalau kira-kira umrah kita berhasil, Insya Allah haji juga akan terbuka," kata Yaqut.
Oleh karenanya, Yaqut meminta semua pihak, khususnya penyelenggara umrah serius mempersiapkan pelaksanaan umrah. Dia mengingatkan, jangan sampai kasus pemalsuan hasil tes PCR terjadi kembali.
Apabila kasus serupa terulang lagi, maka harapan Indonesia bisa mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi pada tahun depan dipastikan akan pupus.
"Maka umrah ini menjadi kewajiban kita semua, pemerintah, DPR, dan terutama pennyelenggara umrah ini untuk lebih serius. Mereka benar-benar mau menyelenggarakan ini dengan baik dan bertanggung jawab terutama ketaatan terhadap prokes," kata Yaqut.
"Artinya, tidak ada lagi kasus-kasus yang sudah ada terdahulu. Misalnya ada PCR bodong, yang kaya gitu jangan ada lagi. Kalau ada lagi, maka harapan kita semua, harapan seluruh muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji ya mohon maaf akan semakin berat," imbuhnya.
Yaqut berharap, penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 1443 hijriah/2022 segera terjadi.
Dia menjelaskan, MoU itu sangat penting dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Diantaranya terkait besaran kuota dan ketentuan-ketentuan mengenai teknis operasional haji termasuk.
"MoU mudah-mudahan bisa kita secepatnya," pungkasnya.
