Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahartikan sebagai dukungan terhadap wacana tersebut. Karenanya, dia medorong agar Jokowi segera mengambil sikap menolak.
"Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan Pemilu, terlebih ide-ide itu muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Menurut Mardani, pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024 itu tidak masuk akal. Sebab, alasan tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.
"Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan Pilkada serentak 2020 di saat penularan pandemi sedang naik-naiknya," tegas Mardani.
Lagipula, kata Mardani, pemerintah belakangan kerap mengeluarkan klaim bahwa pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah semakin membaik dan terkendali. Bahkan sudah ada recana untuk mengubah status bencana pandemi menjadi endemi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan agar semangat reformasi harus tetap dipertahankan. Jangan sampai seorang pemimpin negara bersikap sebaliknya dan tidak menaati konstitusi yang berlaku.
"Semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik dari pengelola negeri saat ini," kata Mardani.
"Pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik," imbuhnya.
Sebelumnya, penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu beserta pemerintah dan DPR RI telah sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
Namun belakangan kembali muncul wacana penundan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar Pemilu ditunda minimal dua tahun demi pemilihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Namun, sejumlah partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP dan NasDem tegas menolak wacana tersebut. Belakangan sejumlah pihak medesak agar Presiden Joko Widodo segera memberikan pernyataan sikap. Terlebih sebelumnya dalam beberapa kesempatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah tegas menolak masa jabatan presiden diperpanjang maupun menunda Pemilu.
