Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, polarisasi yang terjadi akibat pesta demokrasi tak bisa dijadikan alasan untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PKS tetap tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Hal ini merespons alasan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin menunda pemilu lantaran masyarakat lelah dengan polarisasi politik yang terjadi.
"Jika alasannya polarisasi, hal tersebut tidak selesai dengan penundaan. Tapi dengan demokrasi yang lebih berkompetensi," ujar Mardani kepada wartawan dikutip Jumat (18/3/2022).
Menurut Mardani, salah satu cara menciptakan demokrasi yang lebih berkompetensi yaitu dengan tidak menghadirkan dua pasang calon saja. Selain itu juga menurunkan ambang batas presiden atau presidential threshold.
Selain itu, Mardani juga menyoroti pernyataan Luhut yang menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 terlalu terburu-buru di tengah situsi pandemi Covid-19. Menurutnya, jadwal pemilu sudah ditentukan sesuai aturan.
"Tidak ada yang terburu-buru. Semua sudah ada jadwalnya dan semua ada aturannya," kata Mardani.
Mardani bilang, sebagai bangsa yang besar seharusnya semua pihak disiplin menjalankan aturan. Justru pihak-pihak yang ingin menunda ataupun memajukan pemilu itu lah yang tidak memahami aturan.
Dia lantas mengungkit kembali pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Menurutnya, meski saat itu angka kenaikan kasus Covid-19 sedang melonjak, namun Pemerintah tetap memaksaan menyelenggaraan Pilkada. Belakangan, pemerintah mengklaim Pilkada terselenggara dengan aman.
"Jadi tidak ada alasan logis penundaan," kata Mardani.
"PKS tegas menolak wacana penundaan Pemilu dan minta semua pihak menyiapkan diri dan mengawal dengan seksama pelaksanaan Pemilu 2024," tegasnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mendengar aspirasi masyarakat yang meminta penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, terdapat sejumlah alasan untuk menunda pesta demokrasi tersebut.
Pertama, Luhut menyinggung soal besarnya anggaran Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Dia mengklaim banyak masyarakat menilai penggunaan anggaran negara untuk pemilu seharusnya dialihkan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Di samping itu, Luhut mengklaim bahwa masyarakat menilai pergantian pemimpin dapat mengubah situasi politik. Karena dikhawatirkan akan menciptakan kubu-kubu yang dapat memecah belah bangsa.
"Kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan Covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut.
"Kami capek dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya," imbuhnya.
