Tim Editor
ERA.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan tidak ada penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pemungutan suara pemilu 2024 tetap dilaksanakan pasal 14 Februari 2024 sesuai kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR RI.
"Dari perspektif penyelenggara, kami berdasarkan landasan hukum tetap menyatakan bahwa pemilu, pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Jadi tidak ada penundaan menurut apa yang telah ditetapkan KPU," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi daring, Rabu (9/3/2022).
Menurut Bagja, jika pemilu 2024 akan ditunda, maka tanggal pemungutan suara pun akan berubah. Namun hingga saat ini semua pihak masih tetap menyepakati keputusan yang sudah ada.
"Kalau misalnya ada penundaan, pasti kalau serius penundaannya, terlepas dari urusan politik dan lain-lain maka pasti ada perubahan tanggal pemungutan suara. Tapi di sini sampai sekarang belum ada," kata Bagja.
Rahmat mengingatkan, pemilu bukan hanya pemungutan suara. Tetapi sebuah rangkaian panjang sejak tahapan sebelum pemungutan. Pemilu dimulai sejak 20 bulan sebelum pemungutan suara.
"Jadi penentuan penundaan atau tidak penundaan menurut saya ditentukan masa pemungutan suara," ujarnya.
Wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut dengan alasan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.
Alasan yang sama sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Usulan serupa juga disampaikan oleh dua ketua umum partai politik koalisi pemerintah yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Alasan yang disampaikan juga beragam mulai dari pandemi Covid-19 hingga masih tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Namun, usulan tersebut juga ditolak oleh sejumlah partai politik koalisi lainnya, diantaranya yaitu PDIP, NasDem, Gerindra, dan PPP.
Belakangan, muncul kabar bahwa wacana tersebut mendapat dorongan dari sejumlah menteri. Disebut pula Presiden Joko Widodo sudah menyetujui wacana tersebut.
