Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya untuk berhenti bicara mengenai isu wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim berharap pemerintah Jokowi bisa mengakhiri perdebatan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Menurut Luqman, sikap Jokowi yang melarang menterinya agar tak lagi bicara penundaan Pemilu 2024 patut diapresiasi. Dia bilang, sikap tegas itulah yang sudah lama dinanti-nanti publik.
"Perintah Presiden Jokowi kepada kabinetnya itu pantas mendapatkan apresiasi. Dan, sungguh ketegasan Presiden ini sudah dinanti-nanti oleh rakyat," kata Luqman.
Ke depannya, Luqman berharap perintah Jokowi dipatuhi oleh jajaran menterinya. Sudah semestinya anggota kabinet tak lagi berbicara dan bermanuver membobilisasi masyarakat untuk mendukung wacana tersebut.
Luqman juga sepakat dengan Jokowi agar para menteri fokus saja bekerja dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah saat ini. Bukan malah sebaliknya, mengurusi persoalan di luar bidang kementerian.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" kata Luqman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan agar jajaran menterinya fokus bekerja, khususnya dalam mengahadapi berbagai kesulitan global yang saat ini terjadi.
Secara khusus, Jokowi menyinggung agar tak ada lagi jajaran menterinya yang berbicara mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan sama jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Parpurna di Istana Negara pada Selsa (5/6/2022).
"Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (Pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden). Ndak!" tegas Jokowi dikutip dari video yang diunggah di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
