Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk fokus menjalankan tugasnya, dan tidak perlu ikut-ikutan membahas masalah wacana penundaan pemilu.
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menilai, menteri yang masih bisa berbicara soal pemilu hanya beberapa menteri saja, salah satunya menteri dalam negeri. Tapi, di luar itu tidak ada yang pantas.
"Masih masuk akal kalau menteri dalam negeri. Tapi kalau menteri yang enggak ada urusannya, enggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Dia lantas menyinggung nama Airlangga Hartarto. Diketahui, Airlangga merupakan salah satu pihak yang mendukung penundaan Pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, Airlangga tak pantas membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Terkecuali apabila dia berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya nggak pas," kata Bambang.
Dia juga menyinggung Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga mendukung penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun, Bambang tak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," imbuhnya.
Diketahui, selain Airlangga dan Luhut, menteri lainnya yang juga menyuarakan penundaan Pemilu 2024 yaitu Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Bambang, terlalu bias jika seorang menteri membicarakan wacana penundaan Pemilu. Karena itu, menurutnya, Jokowi hanya sedang menyentil jajarannya untuk tidak keluar dari tugas pokoknya sebagai pembantu presiden.
"Ini sudah terlalu bias, sudah terlalu bias. Pak Presiden mengiatkan, heh sadarlah engkau pada posisimu. You menteri tugasmu bantu aku di sektor ini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan agar jajaran menterinya fokus bekerja, khususnya dalam mengahadapi berbagai kesulitan global yang saat ini terjadi.
Secara khusus, Jokowi menyinggung agar tak ada lagi jajaran menterinya yang berbicara mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan sama jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Parpurna di Istana Negara pada Selsa (5/6/2022).
"Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (Pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden). Ndak!" tegas Jokowi dikutip dari video yang diunggah di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
