Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan pernyataan juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang mengaku tak bisa membuka big data terkait klaim Luhut yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Fadli Zon melalui akun Twitternya menegaskan harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu.
Dia mengingatkan Luhut untuk tidak menghalalkan segala cara untuk melawan konstitusi.
"Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kpd masyarakat atas klaim 110 juta itu. Jgn halalkan segala cara utk melawan konstitusi," jelas Fadli Zon.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan tak bisa membuka data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, Menko Luhut mengaku mempunyai big data tentang sikap masyarakat terkait Pemilu 2024. Dia menyebut, ada 110 juta data yang diserapnya menyatakan rakyat tak tertarik dengan pesta demokrasi mendatang.
Big data itu berisi masyarakat banyak yang tidak tertarik dengan Pemilu 2024 karena sedang fokus dengan pemulihan ekonomi. Big data itu juga mengklaim rakyat tidak ingin perpcahan terjadi seperti munculnya "cebong" atau "kampret" dalam Pemilu 2019
Kami juga pernah menulis soal Luhut Klaim Pemilih Gerindra, PDIP dan Demokrat Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Fadli Zon: Fiksi! Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
