Tim Editor
ERA.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait kehalalan vaksin Covid-19.
"Saya tentu saja meminta, berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi atau rapat, terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Puan juga meminta pemerintah segera melaksanakan putusan MA dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga aturan pemerintah ke depannya tidak lagi merugikan rakyat.
"Sehingga hal yang kemudian menjadi keputusan MA ini memang nantinya tidak merugikan masyarakat dan segera ada solusinya dan segera diambil langkah-langkah tindak lanjut oleh pemerintah untuk mensosialisikan dan melaksanakan hal tersebut," kata Puan.
Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia. Kewajiban ini harus dipenuhi setelah MA memenangkan uji materi yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada Presiden Joko Widodo.
Adapun uji materi tersebut terkait Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Perkara dengan Nomor Register 31 P/HUM/2022 tersebut diputus pada 14 April 2022 oleh majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, serta dan panitera Teguh Satya Bhakti.
"Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia," bunyi amar putusan MA yang dikutip pada Jumat (22/4/2022).
