Ketua Banggar DPR RI Minta Proyek Gorden Rumah Dinas Anggota Dewan Rp43,5 Miliar Dibatalkan

Tim Editor

Ilustrasi (Antara)

ERA.id - Ketua Badan Penganggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah buka suara terkait pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan dengan total Rp43,5 miliar. Dia tegas meminta pengadaan itu dibatalkan.

"Hemat saya, selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," kata Said kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Menurut Said, pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Dia bilang, masalahnya bukan lagi soal transparansi proses lelang maupun siapa yang memenangkan tender.


Tetapi menurutnya, masyarakat sudah terlanjur tersakiti. Apalagi, angka pengadaan gorden yang dinilai fantastis, sementara pandemi masih berlangsung.

"Sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan," kata Said.

"Namun seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi," imbuhnya.

Lagipula, kata Said, jika pengadaan gorden ini ditanyakan kepada setiap anggota DPR RI, dia yakin banyak yang tidak mengetahui prosesnya.

Selain itu, dia yakin mayoritas anggota dewan akan malu apabila ditanyakan mengenai pengadaan gorden untuk rumah dinas mereka. Sehingga, Said menilai lebih baik pengadaan itu dibatalkan saja.

"Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat," kata Said.

"Anggota juga akalu ditanya tentang gorden rumah jabatan juga akan malu bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp43,5 miliar," tegas Said.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden. Dia menjelaskan, dana tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah anggota dewan.

Pengadaan ini dilakukan lantaran banyak gorden di rumah dinas anggota DPR RI yang sudah tidak layak pakai.

"Gorden bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, anggaran gorden berasal dari APBN 2022. Namun, jumlahnya hanya cukup untuk 505 unit rumah anggota dewan. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah," papar Indra.

Dari jumlah anggaran tersebut, nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gorden di 11 ruangan per rumah. Rinciannya, jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.

Belakangan diketahui, tender pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan tersebut dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi yang melakukan penawaran tertinggi seharga Rp43,5 miliar.

Tag: dpr Gorden Rumah Dinas

Bagikan: