Tim Editor
ERA.id - Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim memilih mengganti gorden di rumah dinas yang ditempatinya dengan dana pribadi, ketimbang memakai anggaran pengadaan gorden dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Menurutnya, biaya yang dihabiskan hanya berkisar Rp30 juta saja.
Luqman mengatakan, gorden di rumah dinasnya itu sudah dia ganti sejak tahun 2020. Sehingga tidak perlu lagi diganti dengan yang lebih baru.
"Rumah dinas yang saya gunakan, tidak perlu diganti gordennya, karena sudah saya ganti sendiri dengan biaya saya sendiri pada tahun 2020 yang lalu. Hanya satu kamar di rumah dinas saya yang belum saya ganti," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).
"Dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya, minus satu kamar, total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp30 juta. Jauh dibawah harga yang direncanakan pihak kesekjenan DPR saat ini," imbuhnya.
Luqman sebelumnya juga sudah menyarankan agar Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan Sekeretariat Jenderal DPR RI mengevaluasi ulang seluruh rumah dinas anggota dewan yang hendak dipasang gorden. Evaluasi tersebut untuk mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, sebab tidak semua rumah membutuhkan gorden baru.
Sementara terkait dengan kontroversi proses lelang dan penentuan perusahaan pemenang, Luqman menyarankN pihak kesekjenan DPR RI membuka secara gamblang dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan. Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender.
"Menurut saya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp80 juta rupiah untuk setiap rumah dinas DPR," kata Luqman.
Jika pihak kesekjenan tidak dapat memberi penjelasan, anggota Komisi XI DPR RI itu msminta proyek pengadaan gorden dibatalkan saja. Sebab hanya akan menambah citra negatif pada lembaga perwakilan rakyat.
Luqman juga meyakini, banyak anggota DPR RI lainnya yang merasa malu dengan adanya proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas yang menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah.
"Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, maka proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR," kata Luqman.
"Sekali lagi, jika tidak ada penjelasan yang masuk rasionalitas publik, batalkan saja proyek gorden itu!" tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden. Dia menjelaskan, dana tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah anggota dewan.
Pengadaan ini dilakukan lantaran banyak gorden di rumah dinas anggota DPR RI yang sudah tidak layak pakai.
"Gorden bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Indra menjelaskan, anggaran gorden berasal dari APBN 2022. Namun, jumlahnya hanya cukup untuk 505 unit rumah anggota dewan. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta.
"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah," papar Indra.
Dari jumlah anggaran tersebut, nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gorden di 11 ruangan per rumah. Rinciannya, jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.
Belakangan diketahui, tender pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan tersebut dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi yang melakukan penawaran tertinggi seharga Rp43,5 miliar.
