Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka tahapan Pemilu 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, momentum ini merupakan bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu.
Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022) malam.
"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali," tegas Puan.
Puan mengatakan, sejak awal DPR, Pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 Pemilu harus dilaksanakan. Namun, dia mengingatkan agar pemilu tak dipandang sebagai mekanisme demokrasi.
Pemilu, kata Puan, merupakan agenda strategis dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan sile ke-4 Pancasila yaitu, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan, semua pihak tidak memandang Pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.
"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia," ujar Puan yang mengenakan blus merah hitam.
Puan berharap, para pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perikehidupan yang ber-Ketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, di era demokrasi modern, Pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para Pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Dengan kedudukan strategisnya, hasil Pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan," ujar politisi PDIP ini.
Selain Puan, hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, hingga sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik dalam acara tersebut.
