Di Hadapan Mahasiswa, Pimpinan DPR RI Pastikan Pemilu 2024 Tidak Ditunda

ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Dia juga menegaskan, parlemen berkomitmen untuk menjalankan amanah sesuai konstitusi.

Hal itu disampaikan Dasco saat menemui mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka tengah menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4/2022).

"Aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa sudah kami penuhi, dan kami akan jamin bahwa proses tahapan pemilu antara KPU-Pemerintah dan DPR berjalan sebagaimana mestinya," tegas Dasco yang kemudian disambut sorak sorai dari mahasiswa.

Dasco mengatakan, kedatangan mahasiswa ke DPR RI dan berunjuk rasa mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah tepat. Dia menegaskan, baik DPR RI maupun MPR RI tidak bisa ditekan oleh pihak manapun.

Parlemen dan para wakil rakyat tetap berkomitmen menyelenggarakan Pemilu serentak pada 2024 mendatang.

"DPR RI, MPR RI tidak akan melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun presiden tiga periode," tegasnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan DPR terus mengawal dan melaksanakan proses tahapan Pemilu tahun 2024. Salah satu buktinya yaitu akan ada pelantikan anggota KPU periode 2022-2027 pada Selasa (12/4) besok.

"Itu tentunya akan mempercepat proses tahapan pemilu," kata Dasco.

Untuk diketahui, tiga orang pimpinan DPR RI turun dan menemui mahasiswa yang tengah menggelar demo di depan Gedung Parlemen.

Pimpinan yang menemui para mahasiswa antara lain yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rahmad Gobel. Ketiganya juga didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga membacakan sejumlah tuntutannya pada aksi massa kali ini. Mahasiswa membawa empat tuntutan. Salah satunya mendesak wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.