Tim Editor
ERA.id - Ratusan orang menggeruduk kantor PPP yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2022). Mereka menuntut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa segera melepaskan jabatan.
Para demonstran itu menganggap, Suharso tidak amanah. Belakangan, demontrasi tersebut berujung ricuh. Seorang pria bahkan dihantam pakai kayu bendera oleh demonstran.
Polisi yang menjaga di Jalan Diponegoro terlihat sibuk melerai massa yang baku hantam dan saling berteriak. Tak lama, kericuhan pun berhasil dihentikan.
Merespons itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi mengaku kalau demonstran yang menyerbu kantornya itu tidak mempunyai agenda yang jelas.
Bahkan, Arwani bilang kalau secara kepartaian, menuangkan gagasan dan mengkritik, mesti punya etiket yang baik. "DPP PPP mencermati demonstrasi yang belakangan muncul yang mengatasnamakan kader PPP. Prinsipnya, aspirasi yang muncul dari kader dipersilakan disampaikan," terang Arwani kepada ERA, Sabtu (25/6/2022)
Namun melihat kericuhan yang terjadi, ia menilai, demonstrasi terkesan hanya membunuh karakter Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. "Aspirasi yang dilakukan cenderung membunuh karakter Ketua Umum. Justru kami mempertanyakan motif atas demonstrasi yang muncul," tambahnya.
Buntut dari keributan itu, Arwani mengaku siap mendengar masukan dan dialog lebih dalam dengan para demonstran yang ingin Suharso melepas jabatan. "Sekali lagi, DPP PPP sangat terbuka untuk melakukan dialog," tandasnya.
GMPI minta hindari perpecahan
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) meminta seluruh kader PPP menghindari perpecahan di internal partai.
"Tantangan kader PPP saat ini adalah Pemilu 2024 yang rangkaiannya sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Jika kader PPP masih bercerai-berai, repot," kata Wasekjen PP GMPI Bidang Sosial dan Politik Syamsul Arifin, Kamis silam.
Oleh karena itu, seluruh kader PPP harus bersatu menggalang kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2024, terlebih pada tahun 2024 seluruh pemilihan terfokus pada waktu yang sama, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024.
Di akhir tahun 2024, lanjut dia, disusul dengan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di ratusan kabupaten dan kota dan 33 provinsi.
Partai berlambang Kakbah tersebut, menurut Syamsul, tidak mungkin bisa memenangi pemilihan yang pelaksanaannya serentak pada tahun yang sama, jika kadernya bercerai-berai.
"Ibarat sapu lidi, jika hanya satu lidi, akan gampang dipatahkan. Akan tetapi, jika lidi itu banyak, akan susah dipatahkan," kata Syamsul.
Menurut Syamsul, pertarungan politik pada pesta demokrasi pada tahun 2024 makin sulit dan sengit, apalagi jumlah partai makin bertambah banyak.
Kader PPP, kata dia, tidak boleh menghabiskan waktu, energi, dan pikiran untuk menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat bisa mereka hindari, yaitu perpecahan internal.
Semua kader bertanggung jawab mengawal partai untuk meraih dan lolos dari ambang batas parlemen. "Semua kader PPP mempunyai tanggung jawab bersama menjaga partai. Jika partai tidak lolos ambang batas, semua kader berdosa kepada para pendiri partai yang sudah tiada," ujar Syamsul.
