Tim Editor
ERA.id - Menteri BUMN RI Erick Thohir mendapat pujian dari berbagai pihak karena dianggap melakukan upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Erick yang menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dua tersangka penyelewangan pesawat di Garuda.
Beberapa pihak yang memberikan pujian kepada Erick adalah perusahaan penerbangan asal Persatuan Emirat Arab (PEA), Etihad dan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak.
Erick sempat dipuji saat bertemu dengan Chairman of Etihad, Mohamed Ali Al Shorafa.
Selain mendapatkan pujian, pertemuan bersama Etihad ini adalah salah satu upaya menjalin kerja sama antara pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian BUMN bersama Etihad.
“Tak ada niat baik yang berakhir sia-sia. Usaha kami dalam merustrukturisasi Garuda Indonesia mendapat apresiasi luar biasa dari beberapa pihak, termasuk dari Etihad maskapai penerbangan dari Uni Emirat Arab,” tutur Erick Thohir dikutip dari akun Instagramnya pada Jumat (1/7/2022) lalu
“Dalam pertemuan dengan H.E Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad, kami optimistis bisa menjalin kerja sama strategis,” imbuhnya.
Pujian juga disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak. Barita menyatakan kepemimpinan Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia berdampak pada penyelamatan ekonomi negara.
“Komitmen Erick Thohir menyelesaikan kasus Garuda menurut kami adalah langkah yang tepat dan punya dampak besar. Beliau berhasil menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara,” kata Barita.
Seperti diketahui, Erick Thohir bersama Kejaksaan Agung RI berhasil mengungkap kasus penyelewengan penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang merugikan negara sebesar Rp 8.8 triliun.
Sebelumnya, Anggota Kehormatan Banser ini juga telah berhasil mengungkap kasus mega skandal dana pensiun oleh PT Jiwasraya dan PT Asabri di mana telah merugikan negara sebesar Rp 39,58 triliun.
“Kita apresiasi dan merasa bangga karena BUMN kita mulai dibersihkan di zaman Pak Erick Thohir ini ya. Beliau tegas dan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi,” kata Barita.
