Tim Editor
ERA.id - Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Piether Tahun mengatakan tidak ada niat untuk mengorbankan warga Pubabu dalam pembangunan pertanian di kawasan Besipae.
"Pemerintah tentu menginginkan yang terbaik untuk rakyat. Tidak ingin menyusahkan rakyat," kata Bupati Egusem Piether Tahun, Minggu (23/8/2020), seputar penggusuran dan perlakuan yang dinilai represif terhadap warga Pubabu oleh pemerintah dan aparat Brimob setempat.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak awal sudah menyatakan akan membantu warga membangun kembali rumah mereka, memberikan lahan untuk pertanian, sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan di Besipae.
Namun dalam proses persiapan lahan di Besipae, pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat yang mengklaim sebagai tanah ulayat.
Dia mengatakan, saat kunjungan pertama bersama rombongan Gubernur NTT, Viktor Laiskodar pada Juni 2020 lalu, mereka disambut dengan aksi bertelanjang badan.
Setelah adanya penolakan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupaya untuk melakukan pertemuan dengan keluarga yang menyerahkan tanah di Besipae pada tahun 1982 lalu.
Tetapi pertemuan belum dapat dilakukan, karena dari empat bersaudara, hanya ada tiga orang yang bersedia untuk berdialog.
"Sebagai Bupati yang pernah bekerja di Besipae pada tahun 1986, saya minta staf untuk melakukan komunikasi kembali dengan semua keluarga," katanya pula.
Hanya saja, sampai saat ini belum ada pertemuan itu, karena empat bersaudara yang menyerahkan lahan kepada Pemerintah Provinsi NTT di Besipae belum ada kesepakatan.
Hanya saja, dia berharap rencana pengembangan tanaman kelor, porang di atas lahan seluas 3.700 hektare di Besipae tetap berjalan dan memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar kawasan itu.
