Tim Editor
"Tugas pokok Komite Pesisir, yaitu menyiapkan langkah-langkah penghentian reklamasi telah diselesaikan pada September 2018, dan menyusun rencana wajah baru kawasan pesisir Jakarta tanpa reklamasi telah diselesaikan pada November 2019," kata Marco saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).
Sekarang, kerjaan yang bakal ia lakukan adalah melanjutkan penulisan buku. Peneliti dan perencana perkotaan dari Rujak Center for Urban Studies ini sedang menulis buku berisi tentang hubungan kota-kota di Indonesia dengan alam.
"Sebenarnya telah dimulai 7 tahun lalu, tapi sempat tertunda selama lebih dari dua tahun sejak 2016. Ketika itu saya dan beberapa kawan terpanggil untuk masuk ke dalam politik praktis demi menghentikan penggusuran paksa dan reklamasi pada tahun 2016," ucap mantan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandiaga ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, tugas Marco dan ketiga anggota TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir sebenarnya sudah selesai sejak November 2019, namun hasilnya belum sempat dipresentasikan karena semua pihak sibuk membahas APBD 2020.
Hasil kerja Marco dan anggota bidang lainnya, kata Anies, bakal menjadi naskah akademik sebagai bahan revisi peraturan daerah (perda) soal rencana detail tata ruang (RDTR) dan perda kawasan pesisir.
"Jadi, memang tugas dari tim pesisir sudah tuntas, sama seperti dulu. Ingat tim sinkronisasi peraturan? Waktu itu sudah selesai peraturan," jelas Anies.
Selain Marco, anggota TGUPP bidang pengelolaan kawasan pesisir yang tak lagi bertugas adalah Sudirman Saad yang kini bertugas di Batam. Sementara, dua orang tersisa akan dipindah tugas ke posisi lain yakni sampah dan lingkungan hidup.
"Pak Khalid kan anggota Dewan Persampahan Nasional, dia akan fokus ke sampah. Kemudian, Irfan Pulungan akan fokus ke persoalan lingkungan hidup dan Pergub 66 terkait pengendalian polusi," ujarnya.
