Cara Jerman Mereformasi Polisinya dari Bayang-Bayang Nazi

Tim Editor

Polisi yang mengamankan reli politik di Heumarkt, Cologne, Jerman (Flickr/Marco Verch)

Jakarta, era.id - Sejarah Jerman terlanjur dinodai oleh kekejaman rezim Nazi dan kamp konsentrasinya. Malu dengan sejarahnya sendiri, dan didorong oleh pihak Sekutu, Jerman lantas mereformasi total institusi kepolisian mereka.

Hal utama yang dilakukan adalah tidak menutupi satu pun bagian dari sejarah kelam Jerman semasa rezim Nazi. Dalam sebuah wawancara dengan koran New York Times, seorang inspektur polisi, Martin Halweg, menceritakan pengalamannya menemui penyintas kamp konsentrasi Holocaust yang bersembunyi di sebuah loteng di Berlin. Itu dilakukan untuk menghindari pasukan Nazi dan awak polisi.

“Dia jelaskan bagaimana rasanya lari dari kejaran polisi, rasa takutnya, dan teror yang dialaminya,” kata Inspektur Halweg, yang mulai masuk akademi polisi pada tahun 1992 di umur 16 tahun. Mendengar kisah ini langsung dari korban Holocaust, “mengubahmu sebagai pribadi dan sebagai petugas kepolisian.”



Seperti dikatakan Klaus Weinhauer, sejarawan dan pengamat kepolisian di Universitas Bielefold, setelah era perang, Jerman harus mulai dari dasar lagi. “Negara ini harus beranjak dari sejarahnya --begitupun juga dengan institusi kepolisiannya.”

Publik Jerman baru mulai terbuka membicarakan sejarah Nazi pada dekade 1960 dan 1970an. Itulah masa ketika polisi menjadi alat kekuasaan yang paling berkuasa. Awak kepolisian memburu lawan-lawan politik, mengasingkan kaum Yahudi, dan mengontrol kawasan kumuh --dan melakukan pembunuhan. Sekitar 30 batalion polisi turut membunuh lebih dari satu juta orang di front timur.

Satuan paling terkenal dari kepolisian era Nazi adalah Gestapo, polisi rahasia, yang memata-matai masyarakat dan memiliki kuasa untuk melakukan penangkapan. Di jaman blok Timur Komunis, pasukan Stasi juga bergabung dan menghasilkan instrumen penindasan yang kuat dari negara.

Pascaperang, keinginan utama Amerika Serikat, sekutu, dan bangsa Jerman sendiri adalah bahwa tenaga kepolisian negara itu tak lagi dimiliterisasi, dipolitisasi, dan jadi alat pukul bagi rezim otoriter.

Maka mereka mengubah kepolisian pasca Perang Dunia II dengan menyebarkan tugas-tugas kepolisian agar satu institusi tidak lantas menjadi terlalu kuat. Privasi warga sangat dilindungi, sementara polisi dan militer dipisahkan dengan tegas. Bahkan hari ini, penegakan hukum di Jerman, yang merupakan negara federal, diserahkan kepada masing-masing dari 16 negara bagian, bukan oleh pemerintah nasional.

Pendidikan kepolisian di Jerman berlangsung dua setengah tahun. “Sebelum mereka mulai, para pelamar harus lolos uji kepribadian dan inteligensia,” kata Margarete Koppers, mantan pengelola polisi Berlin yang saat ini menjabat jaksa umum Berlin, kepada New York Times.

Para kadet (pelajar sekolah calon perwira) tidak hanya diajari bagaimana menenteng senjata. Namun juga mengikuti kelas-kelas hukum, etika, dan sejarah kepolisian. Setelah mereka lulus dari akademi, mereka akan mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik Jerman, dan status aparatur sipil dengan gaji tinggi dan karier yang aman.



Polisi Jerman juga tidak menangani insiden minor yang berkaitan dengan surat tilang dan ijin keramaian. Hal ini sudah ditangani petugas berseragam yang tidak dipersenjatai.

Memahami sejarah era Nazi menjadi elemen wajib pendidikan para kadet polisi Berlin. Pada tahun 1984, kepolisian Berlin mengunjungi bekas kamp konsentrasi Sachenhausen di sebelah utara ibukota Jerman. Ketika Inspektur Halweg melakukan sumpah satu dekade kemudian, akademi kepolisian Berlin menyewa satu ruangan bioskop untuk dan menayangkan film Schindler’s List ke satu angkatannya.

“Hal tersebut membuatku sangat menyadari sumpah saya atas nama konstitusi. Saya tahu posisi apa yang saya wakili,” kata Inspektur Halweg.

Meski melalui pelatihan mendalam, kekeliruan masih bisa terjadi. Pada Juli 2017, polisi menggunakan semprotan merica dan baton pemukul untuk menghadapi demonstrator yang menyerang mereka menggunakan batu dan botol.

Akibatnya lebih dari 150 komplain dilayangkan kepada kepolisian atas dasar penggunaan kekerasan secara berlebihan, meski kebanyakan komplain ini lantas ditarik oleh yang mengkomplain. “Pekerjaan ini belum usai,” kata Mr. Poscher dari Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law. 

Tag: polisi nakal hormat nazi

Bagikan: