Tim Editor
ERA.id - Operator Liga Premier Inggris menyatakan klub-klub anggotanya telah mencapai kesepakatan untuk menahan sejumlah pemain mereka agar tidak membela negaranya dalam jeda internasional awal bulan depan.
Pengumuman resmi yang dirilis Liga Premier lewat lamannya pada Rabu, (25/8/2021) dini hari WIB tersebut berlaku untuk para pemain yang negaranya masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris terkait keberangkatan-kedatangan di tengah pandemi Covid-19.
Keputusan itu akan berdampak terhadap hampir 60 pemain dari 19 klub yang sedianya membela terbang membela negara masing-masing dalam 26 negara yang masuk daftar merah.
Langkah tersebut juga diambil sesuai dengan kebijakan FIFA yang tidak memperpanjang izin pengecualian non-karantina bagi para pemain yang kembali dari tugas negaranya.
Liga Premier mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan otoritas sepak bola, FA, serta pemerintah Inggris untuk menemukan solusi situasi tersebut, tetapi tetap tidak ada izin pengecualian non-karantina bagi subyek yang melakukan perjalanan dari negara-negara daftar merah.
"Klub-klub Liga Premier selalu mendukung keinginan pemain membela negaranya, karena ini soal kebanggaan. Namun klub-klub mau tidak mau sepakat bahwa melepas para pemainnya di tengah situasi ini sungguh tidak masuk akal," kata CEO Liga Premier Richard Masters dalam laman resmi organisasinya, melansir ANTARA.
"Kewajiban karantina akan sangat mempengaruhi kebugaran pemain. Kami paham dengan tantangan kalender pertandingan internasional dan tetap terbuka bila ditawari solusi yang sama-sama menguntungkan," ujarnya menambahkan.
Klub-klub Liga Premier juga mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan FIFA memperpanjang jendela pertandingan internasional zona Amerika Latin, CONMEBOL, yang bertambah dua hari pada September dan Oktober nanti menjadi 11 hari dari jadwal awal sembilan hari.
Hal itu dinilai menambah kewajiban bagi pemain-pemain wilayah itu mewakili negaranya, mengurangi ketersediaan untuk klub.
Liga Premier mendesak FIFA untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan ada putusan yang bisa diterima terkait hal tersebut.
