Tim Editor
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai otoritas pengawas jalannya pilkada, menantang SBY dan Demokrat menyerahkan bukti jika benar ada oknum ASN yang bermain saat pilkada.
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean menyatakan, partainya siap jika harus menyerahkan bukti-bukti ini ke Bawaslu. Namun, Partai Demokrat meminta Bawaslu aktif dan mencari sendiri bukti tambahannya dari lapangan.
"Karena aturannya kan peraturan Bawaslu ini bekerja tidak harus berdasar laporan, bahwa Bawaslu bekerja proaktif karena jaringannya sampai ke kecamatan semua," kata Ferdinan di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2018) malam.
Partai Demokrat juga belum mau melaporakan tuduhan kecurangan itu. Sebab, Ferdinan berdalih, oknum ASN yang diduga curang itu, hanya menjalankan tugas dari atasannya.
"Karena bisa saja mereka ini kan atas perintah, bukan karena kemauannya sendiri. Kita melihat, kita harus bijaksana, kita tidak ingin mengedepankan penghukuman, tetapi pembinaan," ujar Ferdinan.
"Jadi kalau Bawaslu ingin menindaklajuti dan meminta data dari kita, kita pasti sangat siap memberikan. Tetapi kalau diminta untuk lapor, kita kemungkinan tidak akan lapor ya, karena kita tidak ingin kawan-kawan ini meskipun mereka oknum, kita tidak ingin mereka dihukum, tetapi dibina," tambahnya.
Terakhir, Ferdinan menjelaskan alasan SBY menyampaikan pernyataan tersebut ke publik agar pemerintah turun ke bawah membina anak buahnya, sehingga tercipta pilkada yang demokratis.
"Kenapa kita sampaikan ke publik? Supaya ada pembinaan. Terutama dari pemerintahan tertinggi lah supaya dibina supaya jangan berpihak kepada paslon mana pun karena itu akan mencederai demokrasi," tutup Ferdinan.
