Hanura Minta Jokowi Tidak Ditekan Tentukan Cawapres

| 14 Jul 2018 15:15
Hanura Minta Jokowi Tidak Ditekan Tentukan Cawapres
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono. (Diah/era.id)
Jakarta, era.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono menyatakan pihaknya memberi keleluasaan pada Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan calon wakil presidennya. Sutrisno menyampaikan, sebaiknya semua pihak tidak menekan Jokowi dalam proses menentukan pasangannya pada Pilpres 2019.

"Kita memberikan kebebasan bagi Jokowi untuk memilih, boleh dari partai boleh dari nonpartai.  Harapannya, tolong jangan ditekan-tekan oleh siapapun, bagi partai maupun non partai atau pengamat," ujar Sutrisno pada diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Kata sutrisno, pemberian ruang bagi Jokowi dilakukan agar Jokowi memiliki kenyamanan untuk melaksanakan program-programnya.

Meski begitu, Sutrisno menyebut cawapres jokowi yang dipilih harus bersih dari isu korupsi.

"Pertama, (cawapres Jokowi) harus bersih dulu. Jangan ada isu korupsi nanti di belakang hari. Kalau ada isu korupsi, itu akan susah karena rakyat kita paling tidak bisa menerima itu. Oleh karena itu, proses screening terhadap wapres itu kan diperlukan," ungkap Sutrisno.

Selain itu, lanjut Sutrisno, cawapres Jokowi yang ideal adalah orang yang memiliki chemistry dengan Jokowi dan memiliki visi misi yang sesuai dengan Jokowi. Hal penting lainnya, kata Sutrisno, cawapres Jokowi harus mampu menambah elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Diperlukan chemistry antara Jokowi dengan cawapresnya itu. Orang ini harus bisa meredam atau harus bisa memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Jangan ada masalah agama yang bisa menyebabkan persatuan dan kesatuan kita itu hancur," tutur Jokowi.

Baca Juga: Didorong Jadi Cawapres, Ini Kelebihan Mahfud MD

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengatakan sudah mengantongi nama bakal cawapresnya. Sejumlah nama yang disebut-sebut layak menjadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur NTB Zainul Majdi.

Tags : pilpres 2019
Rekomendasi