Tim Editor
Artinya, kata Arsul, keenam parpol koalisi Jokowi tidak akan menawarkan anggota koalisi baru untuk ikut bergabung. Meski begitu, bukan berarti koalisi Jokowi akan menutup diri.
"Kalau ada partai yang mau gabung (koalisi) jadi posisinya pasif saja. Kenapa diambil sikap gini? Karena para ketua umum partai ini punya tanggung jawab sosial dan moral kenegaraan untuk memastikan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) itu tidak calon tunggal," kata Arsul di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Sementara itu, kata Arsul, dalam rapat semalam, Jokowi termasuk dengan para ketua umum enam parpol sepakat untuk tidak berkunjung ke pimpinan partai lain.
"Kalau ada yang masuk adalah posisi yang diambil oleh para ketua umum ini adalah yang datang belakangan ini yang harus menyesuaikan dengan yang enam, bukan yang kemudian menentukan atau memberikan syarat baru untuk bergabung dengan koalisi," jelasnya.
Selain memantapkan koalisi, pertemuan Jokowi dan para ketua umum parpol di Istana Bogor tersebut juga membahas calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendamipingi Jokowi.
Bahkan, menurut Arsul, para ketua umum yang tergabung dalam koalisi Jokowi tak ada yang menolak ketika satu nama disebut sebagai cawapres pendamping Jokowi di Pemilu presiden 2019.
"Iya betul, yang lainnya bicara. Yang lain, enggak ada yang ngeyel tapi kalau misalnya ada ketua umum partai politik yang masih tetap pengen harus tetap hargai, itu kan bagian dari ciptakan efek ekor jas partainya," kata dia.
