Tim Editor
Direktur Eksekutif Suropati Syndicate, Muhammad Shujahri mengatakan kegaduhan dalam pengajuan uji materi tidak seharusnya terjadi. Shujahri menerangkan uji materi yang diajukan oleh Jusuf Kalla (JK) bukan untuk memperpanjang masa jabatan, melainkan untuk memperjelas tafsir perihal dua periode.
Seperti diketahui, JK menjadi Wakil Presiden sebanyak dua kali di periode yang berbeda. Pertama tahun 2004 ketika menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono, kedua, hari ini, saat menjadi wapres Joko Widodo.
"Judical Review ini untuk menafsirkan apa arti dua periode, bukan nambah 3 periode dan seterusnya," kata Shujahri di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/7).
Sementara pakar hukum pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan menerangkan tidak ada permasalahan dengan uji materi yang diajukan JK. Menurutnya, uji materi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan semua orang berhak untuk mengajukan uji materi.
Yang menjadi perhatian Djohan justru pada sistem pasangan eksekutif yang dianut oleh Indonesia, di mana seorang calon presiden tidak bisa maju sendiri, dia harus menunjuk salah seorang tokoh untuk mendampinginya.
Ranah inilah yang seharusnya diubah, kata Djohan, sistem yang dikenal sebagai mono eksekutif ini sudah tidak diberlakukan di negara manapun di seluruh dunia, kecuali di Indonesia.
"Sebaiknya indonesia ini yang dipilih kepala daerahnya saja, baru dia mengangkat wakilnya, ini di dunia skema indonesia berpasangan sudah enggak ada," kata Djohan.
Berdasarkan data yang dimiliki Djohan, 94 persen kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi karena tidak sepemahaman. Penyebabnya, wakil yang dipasangkan dengan si kepala daerah diusung dari golongan yang berbeda, bukan dari pilihan langsung kepala daerah. Sehingga ada pembagian tugas dan proyek di dalamnya.
Dari sisi lain, politikus Partai Berkarya, Zainal Bintang menilai kegaduhan dalam uji materi pembatasan masa jabatan presiden terjadi karena ada beberapa pihak yang takut jika JK menyebrang akan memecah koalisi pendukung Jokowi yang selama ini telah terbentuk dan solid.
Langkah manuver politik JK akan memecah gerbong politik dan berdampak negatif terhadap elektabilitas dan perolehan calon petahana, Jokowi.
"Siapa yang paling terganggu dengan manuver JK?" imbuh Zainal.
Zainal melihat selama ini Nasdem merupakan partai yang paling gencar mempromosikan Jokowi. Namun, manuver JK ditakutkan Nasdem dapat mengganggu upaya menjadikan Jokowi dua periode.
