Bawaslu Takut Usut Mahar Politik Sandiaga?

| 16 Aug 2018 17:42
Bawaslu Takut Usut Mahar Politik Sandiaga?
Gedung Badan Pengawas Pemilu. (Foto: setkab.go.id)
Jakarta, era.id - Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyindir kinerja Bawaslu yang kurang responsif menghadapi isu mahar politik yang diduga diberikan  Sandiaga Uno kepada PKS-PAN. Ia bahkan menyebut Bawaslu sengaja membiarkan kasus ini begitu saja.

"Jadi Bawaslunya membiarkan hal itu mengambang jadi perdebatan di publik saja. Mungkin mereka mengira seperti biasanya diperdebatkan seminggu kemudian hilang. Untung ada dua yang melakukan pelaporan jadi kita tunggu saja," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/8/2018).

Ray juga bilang, kalau Bawaslu hanya berfokus pada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh partai politik. Tak hanya itu, ia menilai kalau sensitifitas Bawaslu terhadap politik uang cukup rendah.

"Anti politik uang di Bawaslu itu rendah. Jadi soal aliran uang partai ke mana, masuk dari mana, siapa yang menyumbang, bagaimana dana kampanye tidak menjadi bahan kajian Bawaslu," ungkap Ray.

 

"Jargon mereka sih hebat tapi pada faktanya mereka enggak punya sense, enggak punya nyali dan keberanian," imbuhnya.

Jadi, ketimbang mengusut pelanggaran kecil, Ray menilai sudah seharusnya Bawaslu bergerak untuk mengusut soal mahar politik ini. Apalagi sudah ada bukti yang mendukung soal adanya mahar politik ini yang diberikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

"Menurut saya kasus ini punya banyak bukti. Karena Andi Arief tidak pernah mencabut pernyataannya. Beliau tetap meyakini adanya pemberian uang. Pernyataan Andi juga dikuatkan oleh beberapa orang Partai Demokrat dan tidak dipermasalahkan secara etik partai," ucapnya.

Baca Juga : Sandiaga Tak Bisa Diberi Sanksi soal Mahar Politik

Selain Bawaslu, Ray juga menyebut kalau ada sikap permisif di tengah masyarakat terkait mahar politik. Menurutnya, masyarakat terkesan menganggap kalau mahar politik adalah hal yang biasa terjadi dalam kontestasi politik yang tengah berlangsung.

Tak hanya sikap permisif, ada juga perasaan serba salah terhadap para korban yang mengadukan politik uang kepada pihak berwenang. Ini terjadi karena Bawaslu lamban melakukan pengusutan kasus.

"Selain ada apatisme terhadap proses hukum, korban juga akan menjadi korban baru kalau yang bersangkutan melakukan pelaporan karena dianggap mencemarkan nama baik. Jadi karena itu mereka kemudian enggan melaporkan," tutupnya.

Rekomendasi