Tim Editor
"Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 itu menyebutkan sidang tahunan itu untuk ‘memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja’. Jadi, bukan forum untuk politik partisan," kata Charles dalam keterangan yang diterima era.id, Kamis (16/8/2018).
Seharusnya, Zulkifli Hasan bisa lebih fokus pada laporan kinerja MPR selama setahun ke belakang, seperti yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua DPD. Menurutnya, kritik Zulkifli Hasan kepada Jokowi tidak terlepas dari posisi PAN di Pilpres 2019.
"Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketum PAN yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR mengatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD juga adalah forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. “Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas, Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan,” ujarnya.
Selain itu, Charles juga mengkritik balik kritik Zulkifli Hasan yang menurutnya tidak berbasis data. Misalnya saja, soal harga sembako dan daya beli masyarakat yang disebut Zulkifli Hasan sebagai ‘aspirasi emak-emak’.
Soal angka kemiskinan, kata Charles, baru di era Jokowi meyentuh angka satu digit. Menurut data BPS, angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa (9,82 persen).
"Jadi turun signifikan dari 28,59 jiwa per Maret 2015, Ini terendah dalam sejarah,” kata Charles.
“Jadi kalau mengkritik harus berbasis data jangan fiksi. Karena ukuran keberhasilan kinerja Pak Jokowi berdasarkan data. Bukan asal omong,” ujarnya.
Supaya kalian tahu, Ketua MPR Zulkifli Hasan melemparkan sejumlah kritkan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulanya, dia berbicara soal tiga tantangan perekonomian nasional yang disebutnya membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah.
Zulkifli kemudian menyasar masalah pengelolaan utang Indonesia. Dia menegaskan negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
Entah terkait pilpres atau tidak, dia lalu menyinggung soal kehidupan berbangsa yang tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakkan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," sebut Zulkifli.
