Tim Editor
"Surat itu menunjukkan adanya kepentingan kelompok pro status quo, yang melaksanakan kepentingan partai Golkar secara oligarkis," tutur Doli yang ditemui saat sarasehan nasional di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).
Doli menilai, tubuh Golkar terpecah antara kelompok konvensional dan kelompok yang menginginkan perubahan. Kelompok konvensional atau pro status quo ini, kata Doli, cenderung mengulur waktu rapat pleno pembahasan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sementara kelompok pro perubahan menginginkan secepatnya diadakan munaslub.
"Nah, sekarang kita berharapnya pada kelompok pro perubahan, yang dimotori oleh anggota-anggota DPD provinsi," tuturnya.
Bagi Doli, perubahan wajah DPR sebaiknya didahului perubahan Golkar. Sebab, DPR dipimpin oleh kader partai berlambang beringin itu.
Sebelumnya, Setya Novanto disebut mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Dalam surat tersebut, Novanto juga merekomendasikan kader Golkar, Aziz Syamsuddin untuk menggantikan posisinya.
Hingga saat ini, Golkar belum berencana membahas surat pengunduran diri Novanto. Menurutnya, pengunduran diri Ketua DPR harus melalui rangkaian struktur DPR dan partai, tidak bisa hanya melalui surat.
