KIK Yakin Status Hukum Idrus Tak Ganggu Citra Jokowi

| 24 Aug 2018 16:43
KIK Yakin Status Hukum Idrus Tak Ganggu Citra Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Diah/era.id)
Jakarta, era.id - Politikus Golkar Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena ingin fokus menangani kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menjeratnya. Partai Golkar merupakan salah satu dari sembilan partai pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang maju pada Pemilu Presiden 2019. Delapan partai lainnya adalah PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, PKB, PSI, PKPI, dan Partai Perindo. Mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang tugasnya memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, peristiwa yang menimpa Idrus tidak akan menganggu koalisi ini. Kata dia, koalisi tersebut dibentuk berdasarakan keadaban politik yang baik. Dengan demikian, masing-masing anggota koalisi bisa membedakan mana ruang negara dan mana ruang untuk kepentingan pemenangan kampanye.

"Kami bisa membedakan mana ruang negara, mana ruang untuk kepentingan pemenangan tim kampanye. Pak Jokowi sosok yang sangat responsif yang sejak awal bisa mengklasifikasikan hal tersebut," ujar Hasto di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018).

Kemudian, Hasto juga bilang, kondisi Idrus yang tengah bermasalah dengan kasus hukum tidak akan mempengaruhi baik-buruknya citra Jokowi sebagai presiden.

"Citra kan ditentukan oleh kepemimpinan, oleh sikap, oleh kinerja dan yang tidak bisa dibohongi kan penampilan di tengah rakyat itu," ungkap Hasto.

"Ketika pencitraan itu berbeda dengan kenyataan sehari-hari, itu baru jadi persoalan tetapi Pak Jokowi kan menampilkan kepemimpinan apa adanya di tengah rakyat," lanjutnya.

Idrus yang mundur digantikan oleh koleganya yang sama-sama dari Golkar. Dia juga merupakan salah satu bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, Agus Gumiwang Kartasasmita. dilantik menjadi Menteri Sosial.

Hasto mengaku tidak tahu proses pergantian ini. Karena, kata dia, pergantian menteri adalah hak Presiden RI Joko Widodo. 

"Kami (koalisi Jokowi) tidak dalam kapasitas membahas hal tersebut, karena ini sepenuhnya kewenangan dari bapak presiden untuk menentukan siapa penggantinya," ujar Hasto.

Rekomendasi