Tim Editor
12:24
Jakarta, era.id - Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menginginkan, ada perbaikan terhadap dugaan 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diklaim rivalnya pada Pemilu Presiden 2019, Prabowo Sandiaga dan Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat.
"Kita perbaiki saja bersama-sama, disisir bersama-sama, dan kemudian partisipasi warga secara aktif melihat apapun setiap satu suara itu menentukan masa depan bangsa kita," tutur Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Kubu Prabowo-Sandiaga menolak DPT yang dirilis KPU. Menurut mereka, dari 137 juta DPT, ada 25 juta yang terindikasi DPT ganda. Menanggapi itu, Hasto bilang, kubu Jokowi-Ma'ruf lebih memilih bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki dugaan pemilih ganda tersebut.
"Jadi konteksnya bukan menolak, tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang," kata Hasto.
Hasto menyatakan pemilih ganda tersebut juga merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009 yang juga mengalami DPT ganda. Ia juga menduga ada manipulasi pada kontestasi politik saat itu.
"Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995. Karena saat itu ada mekanisme pemuktahiran data pemilih," kata Hasto.
"Tapi Pemilu 2009 adalah titik balik dari demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," tambah dia.
