Tim Editor
Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia (UI) Sri Palupi mengatakan, penanganan banjir di Ibu Kota harus melibatkan semua pihak dan aspek. Kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan harus ditumbukan, termasuk mengurangi pembangunan gedung yang mengurangi daerah resapan dan menambah risiko terjadinya banjir.
"Saya kira banjir ini tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah. Pertumbuhan pembangunan terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan," ujar Palupi kepada era.id, Jakarta, Selasa (12/11/2017).
Palupi mengungkapkan, pembangunan di Jakarta berdampak pada berkurangnya daerah resapan. Saat hujan turun, air tidak mengalir atau meresap dengan cepat sehingga merendam jalan atau permukiman.
"Drainase tidak sesuai lagi, sementara kebutuhan (daya tampung) air (tinggi). Dari setiap pembangunan selalu membawa risiko terhadap lingkungan," ujar Palupi.
Palupi mengingatkan, warga Jakarta sebaiknya tidak bergantung pada pemerintah dalam mengatasi banjir. Menurut dia, warga juga harus lebih peduli pada lingkungan dengan tertib membuang sampah, dan tidak menduduki jalur hijau serta tidak bermukim di bantaran kali.
Pemerintah, kata Palupi, seharusnya juga mendengarkan usulan membuat drainase vertikal. Dia menilai cara yang digunakan pemerintah sangat konvensional karena hanya betonisasi dinding kali yang perlu banyak biaya dan merusak ekosistem.
"Pakar-pakar mengingatkan untuk membuat drainase vertikal, mengurangi pembangunan yang menambah risiko banjir. Normalisasi kali belajarlah dari warga Betawi yang normalisasi kali secara alamiah, kalau membeton itu namanya up normalisasi kali," tutupnya. (Merry)
