Tim Editor
Namun, ia melihat pemerintah kini lebih memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, sementara yang lainnya terbengkalai.
“Mungkin, pak presiden ini tidak fokus kepada bagaimana memberikan penegakan hukum yang adil bagi semua karena seakan-akan ingin mendukung pembangunan tapi dengan cara, mohon maaf, represif kepada masyarakat. Hal ini (pernah) terjadi pada masa orde baru,” kata Pipin di acara rilis dan diskusi “3 Tahun Indonesia Sentris” di Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (02/11/2017).
Pipin menegaskan, aspek-aspek demokrasi harus dijaga dengan baik. Aspek tersebut termasuk kebebasan sipil, hak politik sipil, serta lembaga demokrasi yang sehat. Ia mencontohkan kebebasan yang disekat saat ini yakni mengenai Perppu Ormas. Pada hal tersebut, ia melihat terdapat penegakan hukum yang kurang adil.
“Kenapa yang mendukung dibiarkan, sementara yang mengkritik langsung ditahan dan disalahkan?” tanyanya.
Selain itu, Pipin beranggapan bahwa hukum harus berlaku adil, baik yang mendukung maupun mengkritisi. Hal ini diperlukan agar demokrasi menjadi sehat.
“Jadi, kami melihat tiga aspek itu yang kalau ini (akan) terus berlanjut. Saya sampaikan, 2014 (berkisar) 73% indeks demokrasi kita. 2015, indeks demokrasi kita juga turun 72%, dan 2016 itu turun 70%, itu tradisi saya 70%, Itu karena ada kasus aksi Bela Islam 212. Saya memprediksi 2017 akan lebih rendah dalam teori politik,” jelas Pipin.
Menurutnya, jika indeks demokrasi terus menerus menurun, maka akan terjadi decline demokrasi, sehingga kedepannya demokrasi hanya dianggap sebagai wacana ataupun jargon-jargon semata.
