Mereka menuntut pihak berwajib mengusut tuntas peristawa pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dianggap HTI oleh oknum Banser di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Hari ini (kita) dapat bersama dan berkumpul untuk memperjuangkan yaitu kalimat tauhid 'La Ilaha Illallah Muhammadurasulullah'," ujar Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dalam orasinya di depan kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018).
Menurutnya, kalimat dan bendera tauhid seperti ini tidak boleh dibakar, apapun alasannya. Sebab akan menyakiti sejumlah elemen masyarakat.
Selain itu, massa juga menuntut anggota Banser yang terlibat pembakaran ini keluar dari organisasinya.
"Keberadan mereka menimbulkan provokasi. Bubarkan Banser, harus adil. Sama dengan organisasi HTI, bubarkan," ujar salah satu orator.
Aksi Bela Tauhid di depan kantor Kemenko Polhukam. (Diah/era.id)
Orasikan Ganti Presiden 2019
Salah satu orator, Irwan Syaifullah mengatakan aksi ini bisa menjadi pertimbangan supaya Joko Widodo (Jokowi) tidak dipilih lagi menjadi presiden dalam Pemilu 2019. Sebab, dia melihat Presiden Jokowi tidak serius menangani masalah ini.
"Jokowi ini halal atau haram dipilih? (haram). Kalau haram, 2019 ganti?" kata orator yang disambut dengan massa aksi berkata 'presiden'.
Mencoba audiensi dengan Kemenko Polhukam
Peserta aksi ini diberi kesempatan masuk ke kantor Kemenko Polhukam untuk menyampaikan tuntutan. Mereka diwakili, Abdul Rosyid, Yusuf Martak, Jabar Sidik, Syuhada, masuk untuk beraudiensi dengan pihak Kemenko Polhukam untuk menyampaikan tuntutannya. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dan menyampaikan hasil dialog.
"Delegasi telah diterima di Kemenko Polhukam. Diterima oleh bapak Menses dikarenakan Pak Menko Polhukam sedang berada di Palu karena ketiadaan itu bukan tidak mau menemui delegasi," kata Yusuf disambut oleh seruan kekecewaan massa.
"Jadi kami sangat berharap pengertian dan kesabaran dari semua yang hadir di tempat ini karena jadwal ini tidaka sesuai dengan yang kita harapkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakberhasilan kami tidak bertemu dengan Menko Polhukam. Dan dia tidak bohong tidak ada di Jakarta," lanjutnya.
Sesmenko Polhukam Mayjen Agus Surya Bakti yang menemui massa menyampaikan, aspirasi dan tuntutan ini akan diserahkan kepada Menko Polhukam Wiranto.
"Kami apresiasi penyampaian aspirasi yang tertib ini. Kemudian kami bicara secara baik untuk sampaikan beberapa hal dan itu akan kami sampaikan ke bapak Menkopolhukam," ungkap Agus.
Dia pun tak mau menjelaskan aspirasi ini. Dia hanya akan melaporkannya ke Wiranto dan menunggu arahan selanjutnya.
"Saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu karena saya penyambung aspirasi. Nanti itu yg akan diaampaikan kepada Pak Menko karena mereka tetap ingin bertemu dengan Pak Menko," kata dia.
Sesmenko Polhukam Mayjen Agus Surya Bakti. (Diah/era.id)
Ada aksi susulan
Petinggi GNPF Jafar Sodiq menyampaikan kepada aksi massa jika seluruh aspirasi dan tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh Kemenko Polhukam, maka ia mengajak massa untuk menggelar aksi lanjutan.
"Apabila nanti seluruh aspirasi kami hanya ditampung tidak disampaikan dan tidak ditundaklanjuti terpaksa kami lakukan aksi kedua. Kita lihat nanti, tanggal 2 bulan November kita kumpul semua di Istiqlalal kita akan tagih janji dan langsung long march ke Istana," ucap dia.
Aksi yang digelar sekitari pukul 13.30 tersebut berakhir sekitar pukul 16.00. Saat ini, massa telah membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.
Aksi Bela Tauhid di depan kantor Kemenko Polhukam. (Diah/era.id)
