Kebijakan Menggratiskan Jembatan Suramadu, Politis atau Tidak?

| 28 Oct 2018 14:28
Kebijakan Menggratiskan Jembatan Suramadu, Politis atau Tidak?
Tol Surabaya-Madura (Suramadu). (Foto: setkab.go.id)
Jakarta, era.id - Presiden RI Joko Widodo membebaskan tarif Jembatan Suramadu. Meski Jokowi mengatakan pembebasan tarif ini bukan urusan politik, namun ada yang memandang hal ini sebagai upaya untuk dulang suara di Pilpres 2019.

Jokowi merupakan calon petahana yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Pasangan nomor urut 01 ini akan melawan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Wasekjen PAN Faldo Maldini mengatakan, kebijakan apapun yang dilakukan oleh kepala negara yang mencalonkan lagi di kontestasi poltiik berikutnya pasti tidak terlepas dari anggapan itu.

"Apakah ini ada dampak politis atau apa, ya kalau bagi saya di konteks zaman dan waktu sampai sekarang pasti kita gak bisa melepaskan hal hal tersebut untuk mempengaruhi dampak elektoral," tutur Faldo dalam acara Milenial Fest di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Faldo bilang, langkah Jokowi tersebut memang sah saja, karena capres petahana memiliki keberkahan untuk menggunakan kebijakan negara.

"Silakan aja, bagi kita enggak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat yang bagi rakyat madura dan surabaya itu bemar-benar terasa," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.

Baca Juga : Kata Jokowi, Tarif Suramadu Gratis Tak Ada Unsur Politis

Namun, Faldo tetap akan menggagas narasi bahwa kesejahteraan masyarakat masih rendah selama dipimpin Jokowi. Sebab, data yang dia punya, kesejahteraan rakyat Indonesia turun, lapangan kerja sulit, dan ekonomi tidak stabil.

"Petahana mengambil kebijakan its ok, tapi dari kita tetap akan mencoba menyampaikan gagasan gagasan kita bahwa kesejahteraan masih menurun lapangan kerja masih tidak banyak, ekonomi tidak stabil," ungkapnya.

Di Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyanggah anggapan Jokowi menggunakan kebijakannya sebagai alat pencitraan diri dan upaya pemenangan Pemilu 2019. PDIP adalah salah satu dari sembilan partai yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Apakah pak jokowi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? apa dasarnya tidak boleh? Kemudian manfaat bagi rakyat atau tidak? manfaat kan. kalau bermanfaat kan boleh. kalau yang tidak boleh itu melanggar aturan dan tidak bermanfaat," tutur Maruarar.

Sebelumnya Jokowi sudah membantah, adanya upaya politis dari kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan dasar untuk kepentingan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat.

"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," ujar Jokowi. 

Dia menjelaskan, tahun 2015, jalan tersebut sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian tahun 2016, tarif kendaraan roda empat dan lebih juga sudah dipotong 50 persen. Meski ada kebijakan ini, perekonomian di Madura belum meningkat dengan signifikan.

"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non-tol," katanya.

Rekomendasi