Tim Editor
“Kami sangat menghargai komitmen, kepedulian, dan keberpihakan Pak Jokowi kepada petani tembakau dan juga pelaku industri tembakau serta pedagang eceran yang menggantungkan hidup dari tembakau. Dengan penundaan cukai hasil tembakau ini artinya pasar tembakau dapat bergairah kembali,” kata Karding, Jumat (2/11/2018).
Karding juga menyebut soal pengurangan impor tembakau yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, dengan pengurangan tembakau impor dapat membuat tembakau asli Indonesia dapat bersaing dan dihargai masyarakat.
Ia juga menyebut, kretek yang merupakan hasil tembakau Indonesia harusnya berani bersaing dengan produk luar. Apalagi potensi terbaik tembakau berasal dari Indonesia. Ketua DPP PKB ini juga bilang Indonesia harusnya bisa mencontoh Kuba yang berani membranding cerutu atau sigar jadi produk unggulan.
“Sesungguhnya potensi tembakau terbaik berasal dari Indonesia misalnya Temanggung, Wonosobo. Oleh karena itu bila dikembangkan bisa menjadi branding tersendiri bahwa Indonesia adalah penghasil tembakau terbaik, kretek terbaik,” ungkapnya.
Karding juga mengapresiasi kebijakan penundaan tersebut mengingat dirinya berasal dari dapil Jateng VI yaitu Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Magelang yang merupakan penghasil tembakau dan kretek.
“Tentu saya sangat berterima kasih, menghargai, dan mengapresiasi penundaan kenaikan cukai hasil tembakau itu,” ujarnya.
Supaya kalian tahu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun ini. Hal itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Bogor.
"Mendengar seluruh evaluasi dan masukan dari sidang kabinet, maka kami memutuskan bahwa untuk cukai tahun 2019,tidak akan ada perubahan atau kenaikan cukai," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/11/2018).
Lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan bahwa skenario atau keputusan untuk penggabungan beberapa kelompok hasil tembakau penarikan cukai juga ditunda.
"Kami juga akan menyampaikan skenario atau keputusan untuk penggabungan beberapa kelompok juga kita tunda," ujar Menkeu.
Baca Juga : UMP Jakarta Jadi Rp3,9 Juta
