Tim Editor
Megawati menyebut, tugas pendiri bangsa yang dimaksudnya adalah terus-menerus mengelaborasikan gagasan-gagasan para pendiri bangsa dan terus melaksanakannya dalam diplomasi kebebasan ekonomi menuju tatanan dunia baru.
"Sebuah tatanan dunia baru yang menjunjung nilai dan prinsip perdamaian dalam kerangka keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia," kata Ketua Umum PDI Perjuangan dalam keterangan resminya yang diterima era.id, Senin (5/11/2018).
Dalam pidatonya tersebut, Mega mengelaborasi pemikiran Proklamator sekaligus Presiden RI pertama, Soekarno (Bung Karno) dengan Perdana Menteri (PM) pertama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhou Enlai. Menurut Mega, hasil pemikiran kedua tokoh bangsa itu menjadi landasan isu-isu perekonomian global.
Hal inilah yang kemudian membuat Tiongkok menyandang status sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat sejak 2014.
"Bilamana pertumbuhan ekonominya tetap konsisten, diramalkan bahwa pada tahun 2020, Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia," ungkap Megawati.
Sejumlah pejabat dan kolega tampak mendampingi Megawati. Antara lain, Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, anggota DPR Herman Hery dan sejumlah petinggi PDIP juga turut hadir seperti putra dan menantu Prananda Prabowo dan Nancy Hendriaty Shrindani, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.
Acara penyerahan gelar doktor kehormatan itu dihadiri Presiden FNU, Prof. Wang Changping, Ketua Dewan FNU, Li Baoyin, para guru besar, senat, dan dewan kampus.
Ini jadi gelar Honoris Causa kedelapan untuk Megawati. Sebelumnya, Megawati sudah menerima tujuh gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation di Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015); Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University di Korea Selatan (2017), Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018).
