Tim Editor
Tapi, kalau kadernya punya sikap pribadi, itu di luar kewenangan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu adalah pilihan sebagai warga negara yang punya hak suara.
"Kami sudah berkomitmen Demokrat secara kelembagaan partai jelas mengusung 02. Tapi sikap personal yang dikawal, dan mungkin diberikan hak konstitusi oleh negara, itu tidak bisa kita paksakan, siapa pun tidak bisa memaksakan bagaimana setiap orang melakukan pilihan karena itu bebas sebagai hak WN," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11/2018).
Pernyatan ini sekaligus menepis pendapat Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto yang menyebut, sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan pilihan pada Pilpres 2019 adalah bentuk dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.
Kendati begitu, Putu yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan tunduk dan mengikuti perintah partai. Partai berlambang mercy ini, tambahnya, juga masih fokus untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.
"Kalau mereka mengerti sebagai kader Partai Demokrat, mereka tentu akan mengikuti perintah struktur partai yang tertinggi," kata dia.
Kalau pun ada kader yang mengalihkan dukungan, Putu yakin, hal itu tidak hanya terjadi di Partai Demokrat. Kata dia, kader PDIP pun tidak 100 persen mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 ini.
"Saya yakini, tidak 100 persen kader PDIP akan mendukung Pak Jokowi. Tidak 100 persen kader Gerindra akan mendukung Pak Prabowo di survei sudah jelas kita lihat diberbagai survei. Jadi artinya apa, dinamika jadi hak warga negara untuk memilih dan dipilih itu adalah bebas silahkan," jelasnya.
"Kalau komitmen Demokrat jelas dari awal kita penuh mendukung pasangan 02," tambah dia.
