Tim Editor
"Ada strategi di dalam mengantisipasi ancaman siber. Pertama, melakukan koordinasi provider komunikasi melalui internet service provider seperti Telkom, BizNet, dan sebagainya, serta provider medsos seperti Facebook dan Twitter, melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hoaks soal pemilu," kata Deputi BSSN, Marsma TNI Asep Chaerudin di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).
Selain itu, BSSN juga bekerja sama dengan instansi pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti Kominfo, KPU, dan Bawaslu untuk mengawasi informasi dan perangkat lunak sistem kepemiluan.
"Kami juga melakukan pngamanan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan server pada infrastruktur IT, dan monitoring web di KPU dan Bawaslu selama 24 jam," kata dia.
Bentuk pengawasannya, lanjut dia, adalah menjalankan sistem sweeping pengawasan, serta melakukan kolaborasi dengan kementarian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman.
Lebih jauh, Asep menjelaskan dua target yang diincar para penyerang dalam menjalankan aksi pada data informasi jaringan infrastruktur pemilu, di mana pelaku memiliki tujuan tertentu terhadap penyerangan sistem informasi kepemiluan, baik pemilu kepala daerah, pileg, dan pilpres.
Pemaparan BSSN (FOTO: Diah/era.id)
"Tujuan penyerangan terhadap data informasi pemilu dan diseminasi antara lain untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, mencuri, integritas data pemilih," papar dia.
"Taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media online yaitu dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain. Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, mengalahkan lawan politik," tandasnya.
