Jakarta, era.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ada peluang partainya berkoalisi dengan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto pada Pilkada Jawa Barat 2018. Penjajakan koalisi sudah berlangsung.

"Karena itu dialog secara intens kami lakukan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat pusat. Bahkan saya bersama Pak Utut ditugaskan untuk bertemu Bapak Airlangga untuk membahas hal tersebut," ujar Hasto, di sela seminar nasional refleksi hukum akhir tahun PDIP, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Menurut Hasto, koalisi dengan Golkar bisa saja terwujud karena ada kesamaan sikap di tingkat pusat sebagai partai pendukung pemerintah.

"Kerja sama di Jawa barat akan memperkuat dan memperbesar peluang untuk bisa memenangkan Pilkada di Jabar," ujarnya.
Saat ditanya mengenai siapa yang akan diusung PDIP dan Golkar sebagai calon gubernur Jabar jika jadi berkoalisi, Hasto menyiratkan Dedi Mulyadi memiliki peluang.

"Kepemimpinan yang berdiri kokoh di atas kepribadian dan tradisi budaya masyarakat Jabar, kinerja pemerintahannya dinilai positif oleh PDIP. Apakah akan berujung kerja sama? Ini ada proses politik yang saat ini sedang kami lakukan," ujar Hasto.

Hasto menyampaikan, kaderisasi sangat penting meski partai politik harus membuka ruang pada figur di luar kader untuk diusung dengan catatan rekam jejaknya jelas dan berintegritas.

Dia mencontohkan saat PDIP mencalonkan Teten Masduki sebagai cawagub pendamping Rieke Diah Pitaloka pada Pilkada Jabar 2013. Menurut Hasto, PDIP memilih Teten meski bukan kader karena dinilai bersih dan pro pemberantasan korupsi.

Hasto menyampaikan, PDIP mempunyai banyak calon dari internal, di antaranya Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin, Sekretaris DPD PDIP Jabar, Abdi Yuhana, dan anggota Fraksi PDIP di DPR Puti Guntur Soekarno.  Namun keputusan siapa yang akan diusung menjadi cagub Jabar baru akan disampaikan PDIP pada Januari 2018 bersamaan dengan pengumunan calon kepala daerah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Lampung.

"Keputusan sudah diambil, tapi melihat berbagai dinamika politik nasional dan Partai Golkar membuka ruang kerja sama. Maka kami juga membuka ruang untuk dialog," ungkap Hasto.