Jakarta, era.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim bisa survive membangun Jakarta tanpa pendampingan tim gubernur. Dia bilang 'Take it Easy'. Gampang saja, katanya.

"Timnya apapun kita bisa survive enggak ada masalah. Jadi kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas, dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," kata Anies di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017). 

Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) besutan Gubernur Anies rencananya bakal didiskusikan lebih lanjut hari ini. 

Anies bersikeras pembentukan tim gubernur merupakan otoritas Pemprov DKI. Kewenangan Kemendagri hanya bersifat rekomendasi, katanya, sehingga tidak selalu harus dijalankan. Meski begitu, Anies menghormati keputusan Kemendagri yang tentunya memiliki preseden dan aturan sendiri.

Namun, Anies enggan menjawab saran Kemendagri yang meminta anggaran TGUPP sebaiknya dialokasikan dari dana operasional gubernur. Menurutnya, yang perlu disoroti bukan soal anggaran, tapi kenapa di zaman sekarang tim gubernur dipermasalahkan? 

"Kenapa di periode Gubernur pak Jokowi, periode gubernur pak Basuki, di era gubernur pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi gak boleh? ada apa? ada apa yang berubah? apa yang salah?" tanya Anies. 

Jumlah anggota TGUPP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Era Joko Widodo, anggota TGUPP 7 orang, mereka tidak diupah dari APBD. Adapun tugas mereka adalah menjadi penasihat gubernur.

Era Ahok -Djarot, personel TGUPP menjadi 15 orang, dengan anggaran Rp2,8 miliar. Adapun beban tugas mengawasi kepala dan sejumlah program strategis. Sedangkan, personel TGUPP di era Anies menjadi 74 orang dengan anggaran Rp28,8 miliar. Personel tim mencangkup 5 bidang percepatan pembangunan, pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi, pengelolaan pesisir dan ekonomi pertumbuhan.