Menhan: Kasus di Papua Tindakan Pemberontakan

Tim Editor

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Sebanyak 31 orang pekerja Proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua tewas oleh diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 2 Desember 2018. 

Menhan Ryamizard Ryacudu menilai, penyerangan ini diduga dilakukan oleh kelompok pemberontak yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ryamizard menganggap tindakan pembunuhan seperti ini bukanlah tindakan kriminal, tapi tindakan separatis

"Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? Ya kan mau memisahkan diri, Papua dari Indonesia. Itu kan memberontak bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," ujarnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Kalau sudah nembak-nembak gitu ya siapapun lah. Tidak ada kriminal nembak sebanyak orang itu," ucapnya.

Karena itu, Ryamizard meminta pemerintah bersatu untuk mencegah ini, baik Kemenhan maupun TNI. Sebab, tugas dua lembaga ini adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. 

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menegaskan, tidak perlu ada negosiasi mengenai kasus ini.  "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja," terangnya.

Baca Juga : Puluhan Orang Diduga Tewas Dibunuh KKB di Papua

Sementara itu, Anggota Komisi III Nasir Djamil menyesalkan peristiwa itu apalagi, jumlah yang menjadi korban tidak sedikit.

Politikus PKS ini mengatakan, harusnya para korban mendapatkan perlindungan yang ketat dari pihak keamanan lantaran mereka berada di sana sedang melaksanakan tugas dan berada di daerah berbahaya.

"Di daerah-daerah yang masih ada kelompok bersenjata tersebut, kenapa kemudian pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, tidak memberikan perlindungan yang maksimal. Perlu diusut dari sisi perlindungan dan juga bagaimana aparat kepolisian bekerja, untuk melindungi warga di sana dan khususnya para pekerja," tutur Nasir.

Dia menambahkan, memasuki masa Pemilu, kasus seperti ini sangat rawan dikaitkan dengan politik. Karenanya, dia meminta pihak keamanan segera bertindak untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

"Bisa jadi orang kemudian menghubung-hubungkan bahwa ini ada kaitannya dengan pileg, pilpres, karena kenapa kemudian yang selama ini kondusif, tiba-tiba kejadian seperti itu terjadi. Ini menunjukan bahwa aparat negara dalam hal ini kepolisian, TNI ternyata belum mampu melumpuhkan kelompok-kelompok bersenjata yang ada di sana," ucapnya.

Tag: kkb papua

Bagikan: