Tim Editor
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2018).
Para elite parpol yang hadir menandatangani pakta integritas itu secara bergantian di hadapan lima pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Laode M Syarief, dan Alexander Marwata.
Para elite parpol yang diwakili ketua umum maupun sekjen partai politik itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan cara mereka dalam membuat sistem partai politik yang lebih transparan.
Di akhir acara, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap semua partai politik bisa berkomitmen menegakkan integritas yang sudah ditandatangani ini.
"KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik," ungkap Agus di hadapan elite parpol tersebut, Selasa (4/12/2018).
"Mudah-mudahan teman-teman di parpol kemudian melaksanakan dengan tepat, kita berharap banyak pada mereka (parpol)," imbuhnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menandatangi pakta integritas antikorupsi. (Wardhany/era.id)
Dari 16 partai politik yang dijadwalkan hadir, hanya dua partai politik yang tidak hadir dalam penandatanganan pakta integritas itu. Dua partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut partai yang tak hadir itu bukan berarti tak pro pencegahan korupsi.
"Bahwa hari ini tidak datang, tentu tidak berarti tidak ikut mendukung dan tidak berkomitmen mewujudkan SIPP (Sistem Integritas Partai Politik)," kata Febri.
Mantan aktivis antikorupsi ini juga bilang, dua partai yang tak hadir dalam penandatanganan pakta integritas nantinya juga akan dilibatkan dalam upaya perbaikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) ke depannya.
Ketua PKB Muhaimin Iskandar menandatangani pakta integritas. (Wardhany/era.id)
Nasdem tolak ikut tanda tangan pakta integritas
Meski hadir dalam acara tersebut, Partai Nasdem yang diwakili oleh sekjennya, Johnny G Plate ternyata tak menandatangani pakta integritas tersebut.
Dari pantauan era.id, saat penandatanganan itu, sekjen Nasdem itu memilih untuk beranjak dari panggung dan mempersilakan partai lain untuk menandatangi pakta integritas tersebut.
Ditemui usai acara, anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penandatangan pakta integeritas ini hanya sebuah pencitraan.
"Partai Nasdem tidak menandatangani pakta integritas tadi karena hanya pencitraan saja," kata pria berkacamata itu.
Menurutnya, ketimbang menandatangani pakta integritas itu, partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu lebih setuju jika integritas ditunjukkan dengan lebih substansif dan dilakukan dengan baik di lingkup parpol.
"Kami sedang melaksanakan keadaan itu dengan keadaan politik baru, politik tanpa mahar ya, menolak UP2DP, dan menolak dana saksi yang dibebankan pada APBN," ujarnya.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate. (Wardhany/era.id)
Johnny bilang, pakta integritas akan lengkap jika ada perbaikan legislasi pirmer dan diserahkan kepada partai politik untuk mengurusnya. Meski tak menandatangani pakta integritas, Johnny bilang, Nasdem tetap berkomitmen membantu KPK melakukan pencegahan korupsi dengan caranya sendiri.
"Kami ingin dukung pencegahan korupsi yang efektif, mulai dari politik tanpa mahar, rekrutmen kader berjenjang. Pembiayaan parpol jangan dari APBN kami tak setuju. Serahkan pada parpol itu domainnya parpol. Kalau tidak bisa mengurus pembiayaan parpol jangan dirikan parpol," jelas Johnny.
Dia memaparkan, alasan Nasdem menolak bantuan pembiayaan parpol dari APBN. Sebab, dana bantuan itu bisa saja disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Tahu enggak kenapa, mau dikasih Rp2 miliar ke satu partai, bikin parpol ongkosnya Rp1 miliar, masih sisa Rp1 miliar bisa masuk ke kantong, mau jadi PT atau jadi apa itu. Kami tidak setuju itu," tutupnya.
