Komnas HAM Akan Serahkan Rekomendasi HAM ke Presiden

Tim Editor

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: setkab.go.id)

Jakarta, era.id - Pada peringatan hari HAM Internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan beberapa butir rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo secara langsung terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Haksara menyebut, ada sekitar delapan rekomendasi dari mulai masalah intoleransi hingga penguatan kelembagaan di Indonesia. 

"Kami akan memberikan delapan butir rekomendasi nanti ke Pak Presiden secara langsung," kata Beka ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018) 

Meski begitu Beka tak ingin memaparkan apa saja rekomendasi yang akan mereka serahkan. Rekomendasi itu terdiri dari lima isu utama yang kerap bersinggungan dengan permasalahan HAM di negara ini.


(Infografis/era.id)

Pertama, rekomendasi soal intoleransi kaitannya kondisi intoleransi di Indonesia, kedua penyelesaian konflik agraria, ketiga penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, keempat kepatuhan rekomendasi. 

Terakhir, rekomendasi kelima adalah soal penguatan kelembagaan komnas dari soal revisi UU 3999 dan revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 sampai kepada penguatan administrasi atau tata kelola Komnas.

"Komnas memberikan rekomendasi terus, tapi ada yang banyak sekali yang belum dipatuhi. Kami meminta presiden untuk mengeluarkan kebijakan supaya aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah mematuhi rekomendasi yang diberikan komnas HAM," ungkap.

Selain itu, Komnas HAM juga akan meminta Jokowi untuk memberikan gedung baru sebagai markas kerja mereka, karena salah satu rekomendasi yang akan diberikan kepada Jokowi memuat pengajuan anggaran.

"Kami juga berencana minta gedung baru karena layanan kami ini sudah tidak memadai lagi. Kalau dengan gedung yang sempit, bertambahnya PNS yang baru, dan segala macamnya. Kami akan sampaikan itu," imbuh dia.

"Tapi itu sampingannya lah. Yang terpenting intoleransi, konflik agraria, lalu pelanggaran HAM berat kepatuhan rekomendasi, dan pengaturan kelembagaan," sambungnya.

Diketahui, Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir dalam acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2018 yang digelar di Gedung Komnas HAM hari ini. Itu artinya, Jokowi merupakan presiden pertama yang menginjakkan kakinya di gedung tersebut.


(Infografis/era.id)

"Sebagai presiden, ini sejarah. Karena untuk pertama kalinya sejak Komnas HAM berdiri selama lebih dari 25 tahun, presiden akan datang ke gedung ini," ujar Beka.

Diakui Beka, sebelumnya Jokowi memang pernah mendatangi gedung lembaga penegakkan HAM ini, namun bukan saat ia jadi presiden. Jokowi pernah datang saat menjabat sebagai Gubernur DKI.

Sejak Komnas HAM berdiri, Beka bilang memang selalu berusaha mengundang setiap presiden yang menjabat. Namun, undangan itu selalu ditolak tanpa alasan yang jelas.

"Belum pernah ada yang datang (presiden sebelumnya). Saya enggak tahu alasannya apa tapi mungkin karena pertimbangan tertentu," ucap Beka. 

Saat Jokowi datang nanti, pihaknya juga akan meminta Jokowi berkomitmen lebih terhadap kemajuan dan penegakam HAM di Indonesia. "Kami sengaja mengundang, dan kami meminta komitmen beliau. Sepertinya Presiden menangkap pesan itu dan mau datang ke Komnas HAM," tuturnya. 

Meski begitu Beka juga menilai selama empat tahun menjabat Jokowi memang belum mampu menuntaskan berbagai permasalahan HAM, terlebih beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. 

"Kalau rekam jejak soal penyelidikan atau penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat memang belum banyak langkah berarti selama empat tahun ini. Mari kita tunggu seperti apa dia, artinya kami harap komotmen yang disampaikan presiden nanti akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata," jelas Beka.

Tag: komnas ham fahri hamzah jokowi

Bagikan: