Tapi, apa yang terjadi di era Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno? PKL justru diperbolehkan turun ke jalan raya. Menurut Parasetio, kebijakan itu mengadu domba warga, bahkan bisa memicu konflik antar PKL di wilayah pusat perbelanjaan tersebut.
Sementara warga sekitar mengais rezeki dari penyewaan tenda dagang, Pemprov DKI malah menggratiskan. Prasetio menyarankan kebijakan tersebut ditinjau kembali. Sebab, penerapan penataan PKL yang baru berjalan tiga hari ini justru membuat Tanah Abang semakin macet dan tetap kumuh.
"Saat mereka digratiskan, apakah tidak akan terjadi keributan? Ini sama saja mengadu domba warga," kata Prasetio kepada era.id, Minggu (24/12/2017).
.jpg)
Infografis (Yuswandi/era.id)Menurut Prasetio, penerapan kebijakan saat ini tidak berpihak kepada warga menengah ke bawah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diminta tidak tersandera kepentingan politik terkait penataan PKL di Tanah Abang ini.
Terkait masalah aturan waktu berdagang PKL yang dibatasi berjualan mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB, Prasetio pesimistis, para pedagang akan membongkar lapak sebelum jam berlaku habis. Pasalnya, pukul 18.00 WIB itu merupakan puncak keramaian di kawasan Tanah Abang.
"Anies-Sandi kan selalu berbicara keberpihakan, sekarang buktikan dong berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan tersandera kepentingan politik kelompok tertentu," cetusnya.
Seperti diketahui, ketika Jakarta dipimpin Jokowi, Tanah Abang sebagai pusat grosir di Ibu Kota tertata rapih. PKL yang membandel dipindahkan ke Blok G. Sejak saat itu, kata Prasetio, pengunjung yang datang ke tempat tersebut makin banyak dan lalu lintas tetap lancar. Namun, sejak Anies-Sandi menerapkan aturan baru tiga hari lalu, kawasan Tanah Abang tetap kumuh.
