Tim Editor
"KPU harus mempersiapkan diri untuk menjawab segala persoalan itu secara apa adanya yang nampak meragukan, mencurigakan. Soal twitter tim suksesnya Pak Prabowo, saudara Andi Arief lalu kemudian direspons secara berlebihan, ngajak bawaslu, lapor polisi, ngajak semua lah gitu termasuk kaya ngajak pertahana, itu nggak boleh," tutur Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (04/01/2019).
Meski begitu, Fahri mengkritisi sikap KPU, Bawaslu hingga aparat hukum yang bertindak begitu cepat bila menangani kasus dari kubu oposisi. Namun akan berbeda cerita, jika masalahnya berasal dari kubu petahan semua pihak terkesan santai menanggapinya.
“Itulah orkestrasi dari awal bahwa yang bermasalah tim Prabowo cepet proses bahkan diapaki untuk nyeranng balik. Polisi pun bertindak hebat semua aparat bertindak sigap. Tapi begitu ada nampak dari tim petahana melakukan perbuatan yang sama kok santai. Kurang ribut apa yang dibuat oleh La Nyalla, dia udah ngaku seperti Ratna Sarumpaet kok nggak diproses?,” ucapnya.
Apalagi, kata Fahri, di tahun politik ini KPU menjadi lembaga negara yang paling disoroti sekarang. Sebab, untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan demokrasi secara langsung antara Pileg dan Pilpres.
“Ibaratnya itu seluruh mata memandang itu ke KPU, maka KPU itu tidak boleh membiarkan sedikit pun ada salah paham kepada KPU. Sebab, implikasinya luas yaitu legitimasi dari pemilu yang akan datang, yang pemilu itu baru pertama kita hadapkan antara pemilu legislatif dan eksekutif, pilpres secara keseluruhan,” jelasnya.
Fahri meminta pada masa kampanye seperti ini KPU harus bersikap netral dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan. Tak hanya itu, katanya, di depan publik lemabaga penyelenggara pemilu ini tidak boleh telihat dikoordinir oleh petahana.
“KPU itu tidak saja harus netral, tetapi nampak netral. Karena dia penyelenggara. Tidak boleh dia kelihatan kaya dikoordinir oleh pertahana gitu,” tuturnya.
