Tim Editor
Hal ini diakui Iksan karena komite operasi atau operating committee (OC) mendapat teguran dari pengarah kegiatan atau steering committee (SC) karena beredar sebuah video yang mengucapkan "2019 ganti presiden" dalam sebuah acara kongres KNPI.
"Pada salah satu kongres itu ada teriakan 2019 ganti presiden. Itu jelas perlawanan khitah KNPI. Kita mendapatkan teguran agar tidak terjadi lagi seperti ini," ujar Iksan kepada wartawan di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
"Kalau ada anggota KNPI yang ingin memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon, ya tidak apa-apa, tapi harus di luar acara kongres," lanjut dia.
Berangkat dari teguran tersebut, Iksan bilang pihaknya ingin memastikan kepada publik bahwa KNPI bukan alat kepentingan politik jelang Pilpres 2019.
Organisasi yang memiliki anggota sebanyak satu setengah juta orang mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi tersebut berprinsip untuk menghimpun organisasi-organisasi kepemudaan.
"Padahal KNPI itu menghimpun dan lebih kepada pembinaan organisasi pemuda yang ada dan menggelar pengembangan kepada anggota di seluruh Indonesia," ungkap dia.
DPP KNPI hingga saat ini belum menemukan calon ketua umum dalam kongres yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat. Alasannya, karena dua calon kandidat ketua umum tidak memenuhi syarat.
"Haris Pertama dan Noer Fajriansyah memenuhi sebagai calon ketua, tapi tidak memenuhi syarat 50+1," kata Stering Comite (SC) Kongres KNPI, Ahmad Hadi Hadlani.
Meski Haris Pertama disebut memenangkan kongres KNPI ke XV dengan perolehan 84 suara. Namun dia disebut tidak memenangkan kongres tersebut.
Oleh karenanya, untuk mendapat titik terang. DPP KNPI berencana melakukan kongres lanjutan untuk agar kedua calon ketua umum dapat memenuhi syarat kemenangannya.
"Akan melaksanakan kongres lanjutan, 5-6 Januari di Bogor," ucapnya.
