Tim Editor
Yahya ingin mendengar masukan bagi Nahdatul Ulama mengingat pada Bulan Februari 2019 mendatang akan ada konferensi dan Musyawarah Nasional alim ulama.
"Ada banyak hal yang beliau gagas yang menjadi perhatian beliau. Dan tentu menjadi masukan penting, khususnya, Karena tidak lama lagi, insyallah pada bulan Februari, Nadhatul Ulama menggelar konferensi besar dan Musyawarah Nasional alim ulama," ucap Yahya di kediamannya Ma'ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Rencananya, Yahya akan mengundang Ma'ruf Amin dalam Musyawarah Nasional itu, untuk berdialog dengan peserta yang terdiri alim ulama. Selain itu, Yahya juga bilang, dalam dialog di acara Musyawarah Nasional itu, nantinya Ma'ruf juga akan membahas soal RUU Pesantren dan beberapa isu lainnya.
"Dalam musyawarah nanti akan dibahas isu-isu penting yang terkait aturan kenegaraan salah satunya soal pendidikan pesantren. Tapi ada sejumlah ada isu lain yang akan diangkat," jelas Yahya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, juga menampik membahas detail soal persiapan debat capres 2019. Ma'ruf hanya meminta untuk disiapkan strategi untuk rekonsiliasi semua masyarakat. Mengingat situasi yang memanas di tahun politik ini.
"Ada sejumlah hal yang sangat mendasar yang beliau rasakan. Misalnya adalah Pentingnya membangun strategi kearah rekonsiliasi yang harus dipikirkan sejak sekarang," jelasnya.
"Kita tahu ini bahwa kompetisi politik, bukan hanya Pilpres ini saja, di berbagai tingkatan, di Pilkada, ini cenderung mengakibatkan polarisasi Masyarakat, jadi kita mulai pikirkan bagaimana strategi kita untuk membangun rekonsiliasi. Supaya nanti apapun hasilnya, dari kompetisi politik itu. Harus menjadi milik bersama," imbuh Yahya.
Ma'ruf Amin akan hadir dalam Munas alim ulama
Usai menemui Yahya, Ma'ruf mengatakan, dirinya akan hadir dalam musyawarah nasional itu. Selain itu, dirinya juga setuju jika RUU Pesantren harus dipercepat agar ada undang-undang uanh mengatur penguatan pendidikan pesantren dan keagamaan.
"Perlu ada undang-undang yang mengatur bagaimana Pemerintah bisa kasih penguatan pendidikan pesantren dan pendidikan Keagamaan dan ini tinggal sebenarnya itu dipercepat," ungkap Ma'ruf.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga membenarkan jika dirinya sempat menyinggung soal rekonsiliasi saat berdiskusi dengan Khatib Aam Syuriah PBNU. Sebab, kata Ma'ruf, keutuhan banhsa perlu dijaga. Apalagi, pemilu ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sehingga tak perlu ada perselisihan lebih jauh.
"Pemilu ini kan kita lakukan per 5 tahun, keutuhan bangsa harus kita jaga sepanjang masa. Karena itu, mungkin ekses negatif akibat Pemilu, Pilpres, itu sudah harus berakhir sampai terpilihnya masing-masing kandidat. Baik legislatif eksekutif begitu selesai, maka perbedaan perselisihan selesai," tutupnya.
