Tim Editor
"Ini sulit, tapi harus kita lakukan, supaya semua tahu. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan supaya UU pusat tidak bertabrakan dengan peraturan daerah," kata Prabowo menjawab pertanyaan moderator, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Dalam visi-misinya, Prabowo menyampaikan niatnya untuk menyelesaikan masalah hukum dari muaranya, dengan cara meningkatkan gaji para penegak hukum dari hakim, jaksa, dan aparat kepolisian.
"Menyelesaikan masalah dari muaranya, dengan memberikan cukup uang untuk menjamin pihak berwenang agar tidak bisa lagi digoda oleh koruptor dengan menyogok mereka. Upaya represif masalahnya berakar dari akar masalah gaji hakim, jaksa dan polisi," papar Prabowo.
Menjawab pertanyaan yang sama, paslon nomor 01 Joko Widodo menyampaikan bahwa pentingnya harmonisasi dalam regulasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang tumpang tindih.
"Kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Satu pintu supaya tidak terjadi tumpang tindih," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah akan menyederhanakan peraturan-peraturan yang kerap tumpang tindih. "Akan kita sederhanakan semua, sehingga kalau ada tumpang tindih akan kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," imbuh Jokowi.
Prabowo pun menganggap program Jokowi ini sama dengan programnya. "Saya tidak lihat perbedaan ya," kata Prabowo.
Debat perdana bertemakan hukum HAM korupsi dan terorisme. Debat yang dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono itu akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.
Segmen keempat dan kelima adalah debat antar kandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.
