Tim Editor
“Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah chief of law enforcement officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/1/2019).
Hasto juga mengaku tak heran jika kubu paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno terus melakukan kontrasting. Sehingga berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi tentu perlu dicek lagi kebenarannya.
“Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi," jelas Sekjen PDI Perjuangan itu.
Hasto juga menanggapi pernyataan cawapres 01 Ma'ruf Amin di sesi sebelumnya yang mendukung kebijakan capres 01 Jokowi. Kata Hasto, ini sangat bertolak belakang dengan cawapres 02 Sandiaga Uno. Menurut dia, Sandi sekadar menunjukkan kalau dia proaktif. Tapi, jika dalam tata pemerintahan hal itu malah berpeluang menciptakan konflik.
"Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kiai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden,” ungkap dia.
Sehingga, kata Hasto, meski mantan Rais Aam PBNU itu hanya bicara singkat tapi pernyataannya cukup menohok.
“Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji," tutupnya.
