Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, rendahnya penerimaan pajak dari sektor hiburan bukan buntut dari banyaknya tempat hiburan yang ditutup, melainkan karena masih banyaknya unit-unit usaha hiburan yang tak taat pada pajak.
"Enggak (akibat penutupan) juga. Saya rasa ini kepatuhan saja dari kita. Alhamdulliah, kelas menengah sudah mulai patuh. Tinggal yang pengusaha-pengusaha besar aja, nih. Pengusaha hiburan, ayo dong patuh!" tutur Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).
Nantinya, pemprov akan menerapkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk memastikan keterbukaan dalam sistem pembayaran pajak, terutama dari sektor hiburan. Lewat sistem yang baru saja dirilis pada Desember 2017 oleh Bank Indonesia (BI) ini, seluruh transaksi perbankan akan lebih simpel.
GPN memungkinkan para pemilik kartu debit bank tertentu untuk menggunakan fasilitas bank lain dalam melakukan transaksi, baik itu anjungan tunai mandiri (ATM) ataupun electronic data capture (EDC). Nantinya, BI akan menyematkan perangkat canggih berbentuk logo GPN, yakni burung garuda merah pada setiap kartu debit nasabah.
Menurut Sandi, GPN akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Atau dalam bahasa lain, supaya tidak ada lagi tuh unit usaha hiburan yang kabur dari kewajiban bayar pajak. Lagian, hari gini kok masih lari dari pajak!
"Kita akan pakai GPN. Bahwa semua harus pakai. Edisi-edisi semua fasilitas hiburan tersertifikasi dan kita harapakan fasilitas hiburan ini enggak main Kucing-kucingan lagi. Sudahlah, sudah, berhenti. Ini zaman now! Zaman now kita harus patuh sama pajak," tutur Sandi.
