Tim Editor
Djoko memaparkan, TOD sejatinya adalah konsep pengembangan suatu wilayah yang berorientasi transit transportasi yang mengedepankan perpindahan antarmoda transportasi dengan berjalan kaki atau upaya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor.
Namun, di Indonesia, konsep TOD lebih diterjemahkan dalam pembangunan apartemen dan gedung bisnis di stasiun kereta. Ia berpendapat, saat ini di Jabodetabek, pemerintah hanya berperan dalam pemberian izin bangunan saja.
"Konsepsi TOD diaplikasikan berbeda dengan konsep yang sebenarnya ... Kendali TOD di pemerintah atau pemda bukan pebisnis," kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Djoko juga menyoroti mengapa TOD diterjemahkan dengan perlunya ada ruang parkir untuk memfasilitasi kendaraan pribadi warga.
Padahal seharusnya yang diutamakan adalah bagaimana masyarakat dapat berpindah-pindah dengan beragam moda angkutan umum hanya dengan berjalan kaki saja.
Menurut Djoko, jika ingin menerjemahkan konsep TOD yang benar, MRT harusnya bekerja sama dengan operator berbagai moda angkutan umum lain, seperti bus kota.
Selain itu, dalam kerja sama tersebut, perlu pula dipertimbangkan apakah terdapat akses yang mudah bagi pejalan kaki untuk berpindah, misalnya dari MRT ke moda busway atau transjakarta.
Ia menuturkan bahwa ada banyak negara yang bisa dijadikan acuan untuk penerapan konsep TOD yang tepat, seperti di Hongkong, Singapura, atau Tokyo (Jepang).
