Tim Editor
"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," tuturnya, saat dikonfirmasi era.id, Jakarta, Jumat (8/2/2019).
"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral, pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai," lanjutnya.
Heri menjelaskan, pernyataanya ini merujuk pada kritik ekonom Faizal Basri pada pemerintah. Menurut Faizal, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp336 triliun. Kemudian, belanja barang sebesar Rp340 triliun menempati posisi kedua pengeluaran pemerintah. Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori kapital, justru berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp204 triliun.
Dia mengatakan, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak, digunakan untuk belanja pegawai sangat memprihatinkan. Seharusnya, menurut Heri , utang pemerintah ini digunakan untuk kegiatan produktif, bukan justru untuk bayar gaji.
"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," ujar Jurkamnas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.
